Wahbah az-Zuhaili

 Wahbah az-Zuhaili.

Wahbah az-Zuhaili (1932–2015) adalah salah satu ulama dan ahli fikih kontemporer terkemuka dari Suriah. Beliau dikenal luas melalui karya Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, yang membahas hukum Islam secara sistematis dengan membandingkan berbagai mazhab serta menggunakan dalil Al-Qur’an, Sunnah, ijma‘, dan metode istinbath hukum.

1. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Hukum Keluarga.

Dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga Islam mencakup berbagai ketentuan yang mengatur kehidupan keluarga, antara lain:

perkawinan (munākahat);

peminangan, akad dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian (ṭalāq), rujuk, hadhanah/pengasuhan anak, nasab,perwalian, kewarisan.

Hukum tersebut bersumber terutama dari Al-Qur’an dan Sunnah, kemudian dikembangkan melalui metode fikih dan ijtihad.

2. Hak dan kewajiban suami istri.

Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan biologis, tetapi ikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.

Prinsip pentingnya adalah adanya mu‘āsyarah bil-ma‘rūf, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, patut, dan sesuai dengan nilai keadilan.

Allah SWT berfirman:

> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

 “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. An-Nisa’ [4]: 19).

3. Perlindungan anak 

Dalam hukum keluarga, pemikiran Wahbah az-Zuhaili juga penting untuk membahas hadhanah, nafkah, nasab, dan pemeliharaan anak.

Tujuannya adalah memastikan anak memperoleh:

Pengasuhan, perlindungan, pendidikan, nafkah, kasih sayang, dan lingkungan yang baik bagi pertumbuhannya.

Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan anak dalam hukum Islam.

4. Hubungan dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah.

Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dapat dikaitkan dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya:

ḥifẓ al-nasl — menjaga keturunan.

Perkawinan yang sah, pencatatan perkawinan, perlindungan nasab, nafkah, pengasuhan anak, dan pengaturan perceraian semuanya dapat dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keturunan dan kemaslahatan keluarga.

5. Relevansi untuk penelitian Hukum Keluarga.

Untuk BAB II Tinjauan Pustaka, Wahbah az-Zuhaili dapat ditempatkan sebagai landasan konseptual fikih keluarga Islam, sedangkan:

Abu Ishaq al-Syathibi → teori Maqāṣid al-Syarī‘ah;

Soerjono Soekanto → teori penegakan/efektivitas hukum.

Lawrence M. Friedman → teori sistem hukum,

Satjipto Rahardjo → teori hukum progresif, Wahbah az-Zuhaili → konsep fikih dan hukum keluarga Islam.




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya