Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.

 Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama.

Pokok konsep hukum keluarga Islam.

1. Pernikahan (nikāh).

Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial.

Allah berfirman:

> وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” QS. An-Nisa' 4:21.

Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga.

2. Mahar (mahr)

Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri.

3. Hak dan kewajiban suami-istri.

Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan.

Prinsipnya:

> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut.” QS. An-Nisa' 4:19.

4. Anak dan nasab.

Hukum keluarga Islam mengatur nasab, pengasuhan (hadhanah), nafkah anak, pendidikan, dan hubungan anak dengan orang tua.

5. Perceraian.

Islam mengakui perceraian sebagai jalan terakhir ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan, tetapi terdapat aturan mengenai talak, khuluk, fasakh, masa iddah, rujuk, dan hak-hak setelah perceraian.

6. Warisan (farā'id).

Setelah seseorang meninggal, harta tidak dibagikan semata-mata berdasarkan keinginan keluarga. Ada ketentuan mengenai ahli waris, bagian masing-masing, wasiat, dan utang pewaris.

7. Perlindungan keluarga.

Tujuan besarnya bukan sekadar mengatur siapa mendapatkan apa, tetapi menjaga keturunan (hifzh al-nasl), kehormatan, harta, dan kemaslahatan keluarga.

Kalau dikaitkan dengan Minangkabau.

Di sinilah konsep “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” menjadi menarik. Dalam masyarakat Minangkabau, adat mengatur kehidupan sosial dan kekerabatan, sementara syarak menjadi landasan agama.

Namun perlu dibedakan: hukum Islam dan hukum adat Minangkabau tidak selalu identik. Misalnya, sistem nasab/waris Islam dan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau memiliki konsep yang berbeda. Keduanya perlu dilihat secara hati-hati agar tidak mencampurkan istilah.

Kita bisa melihatnya sebagai satu perjalanan kehidupan keluarga:

Lahir → nasab → baligh → memilih pasangan → akad nikah → mahar → nafkah → anak → pendidikan → konflik → perceraian bila diperlukan → iddah → rujuk → kematian → warisan.

Yang menarik, setiap tahap memiliki hak dan kewajiban, bukan hanya untuk suami dan istri, tetapi juga untuk anak dan keluarga besar.

Dan ketika dibandingkan dengan Minangkabau, akan terlihat perbedaan penting antara:

Syarak: hubungan berdasarkan hukum Islam, terutama nasab, nikah, mahar, nafkah, perceraian dan faraidh.

Adat Minangkabau: hubungan berdasarkan suku, kaum, mamak, kemenakan, rumah gadang, pusaka tinggi dan sistem matrilineal.

Keduanya bisa berdampingan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai satu sistem hukum yang sama.

Wassalam.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya