Soerjono Soekanto dalam kaitannya dengan Hukum Keluarga.

  Soerjono Soekanto dalam kaitannya dengan Hukum Keluarga.

 Pemikirannya sangat tepat digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum.

Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama:

1. Faktor hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, apakah sudah jelas, konsisten, dan mampu memberikan kepastian hukum.

2. Faktor penegak hukum.

Meliputi hakim, jaksa, advokat, pegawai pencatat nikah, dan aparat lain yang menjalankan hukum. Integritas, kemampuan, dan pemahaman mereka sangat memengaruhi pelaksanaan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Misalnya pengadilan, administrasi pencatatan perkawinan, pelayanan hukum, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung lainnya.

4. Faktor masyarakat.

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat menentukan berhasil atau tidaknya hukum keluarga diterapkan.

5. Faktor kebudayaan.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat turut memengaruhi hukum. Dalam konteks Minangkabau, misalnya, terdapat hubungan antara adat, agama, dan hukum negara yang perlu diperhatikan dalam memahami praktik hukum keluarga.

Penerapan dalam Hukum Keluarga.

Teori Soerjono Soekanto dapat digunakan untuk menganalisis mengapa suatu aturan hukum keluarga sudah ada tetapi belum berjalan secara efektif.

Contohnya:

Perkawinan → perceraian → nafkah → hak asuh anak → perlindungan anak.

Walaupun sudah terdapat aturan hukum, pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh:

Pemahaman masyarakat terhadap hukum, kinerja aparat penegak hukum, budaya dan adat setempat, fasilitas pelayanan hukum, serta kualitas peraturan yang berlaku.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya