Ruang penelitian terdahulu

 Penelitian Terdahulu dan Research Gap


Bagian ini menguraikan hasil penelitian terdahulu mengenai hukum keluarga di Indonesia, khususnya penelitian yang membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kajian ini penting untuk mengetahui perkembangan pemikiran dan penelitian mengenai hukum keluarga sekaligus menentukan posisi penelitian yang dilakukan.

Penelitian terdahulu pada umumnya menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia merupakan bidang hukum yang bersifat plural, karena dipengaruhi oleh hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Dalam praktiknya, hukum Islam memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, dan kewarisan.

1. Persamaan dengan penelitian terdahulu.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal, yaitu:

sama-sama mengkaji hukum keluarga di Indonesia, menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber utama analisis, memperhatikan keberadaan hukum positif Indonesia, membahas perlindungan hak dan kepentingan anggota keluarga, melihat pentingnya kepastian dan keadilan dalam penerapan hukum keluarga.


2. Perbedaan penelitian.

Perbedaan penelitian ini terletak pada sudut pandang dan ruang lingkup analisis. Penelitian terdahulu cenderung membahas aspek tertentu, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, kewarisan, atau kedudukan anak secara tersendiri.

Sementara itu, penelitian ini berupaya melihat hukum keluarga secara lebih menyeluruh dengan menghubungkan nilai-nilai hukum Islam, ketentuan hukum positif, perlindungan hak anggota keluarga, serta tujuan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat kesesuaian norma, tetapi juga bagaimana norma tersebut memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.


3. Research Gap.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam hukum keluarga Indonesia. Persoalannya bukan semata-mata apakah suatu aturan sesuai dengan hukum Islam atau hukum positif, tetapi bagaimana kedua sumber hukum tersebut dapat diterapkan secara harmonis untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta kemaslahatan keluarga.


Oleh karena itu, research gap penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan berbagai aspek tersebut dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum keluarga Indonesia sekaligus menemukan titik temu antara syariat, hukum nasional, hak keluarga, dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, bukan sekadar mengulang pembahasan yang telah ada.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya