Perwalian dalam keluarga

 Perwalian dalam Hukum Keluarga Islam


Perwalian (wilāyah) adalah kewenangan seseorang untuk bertindak atau memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang belum atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum secara sempurna, terutama anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam kondisi tertentu.


1. Perwalian dalam Islam

Dalam hukum keluarga Islam, perwalian dapat berkaitan dengan beberapa hal:

Perwalian atas diri anak, yaitu menjaga, melindungi, mendidik, dan mewakili kepentingan anak.

Perwalian atas harta anak, yaitu mengelola harta anak yang belum mampu mengelolanya sendiri.

Perwalian dalam perkawinan, khususnya kewenangan wali dalam akad nikah menurut ketentuan fikih.

Allah berfirman:

> وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan.” (QS. An-Nisa: 5).

Ayat ini menjadi salah satu dasar penting mengenai perlindungan dan pengelolaan harta orang yang belum mampu mengelolanya sendiri.

2. Siapa yang dapat menjadi wali?.

Dalam praktik hukum keluarga Islam, wali dapat berasal dari:

1. Ayah, sebagai pihak yang pada umumnya memiliki kedudukan utama terhadap kepentingan anak.

2. Kerabat tertentu, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Wali yang ditunjuk melalui pengadilan, apabila tidak terdapat wali yang memenuhi syarat atau terdapat keadaan yang menyebabkan diperlukan penetapan pengadilan.


3. Perwalian berbeda dengan hadhanah.

Ini penting:

Hadhanah → lebih menitikberatkan pada pengasuhan dan pemeliharaan anak sehari-hari.

Perwalian → lebih berkaitan dengan kewenangan hukum dan perlindungan kepentingan anak, termasuk dalam persoalan harta dan tindakan hukum tertentu.

Jadi, orang yang mengasuh anak belum tentu otomatis menjadi wali atas hartanya.


4. Perwalian menurut hukum Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, perwalian anak juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan terkait perlindungan anak serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi perkara yang berada dalam lingkup hukum Islam.

Secara sederhana:

> Hadhanah menjaga kehidupan anak; perwalian menjaga kepentingan hukum dan hartanya.





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya