Perkawinan

 Perkawinan menurut hukum Indonesia dan menurut agama Islam memiliki dasar dan rumusan yang saling berkaitan, tetapi sudut pandangnya berbeda.

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jadi, menurut UU, perkawinan bukan sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Menurut agama Islam.

Dalam Islam, perkawinan disebut nikah. Secara sederhana, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sah menurut syariat Islam.

Allah SWT berfirman:

> وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

(QS. Ar-Rum: 21).

Dalam perspektif Islam, tujuan perkawinan antara lain:

Memperoleh ketenteraman (sakinah), membangun kasih sayang (mawaddah wa rahmah), menjaga kehormatan diri, melanjutkan keturunan, menjalankan ibadah kepada Allah, membangun keluarga yang bertanggung jawab.


3. Perbedaan penekanan.

Aspek UU Perkawinan Islam.

Hakikat Ikatan lahir dan batin Akad/perjanjian perkawinan (nikah).

Tujuan Keluarga bahagia dan kekal Sakinah, mawaddah, rahmah, ibadah dan keturunan.

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan hukum negara Al-Qur'an, Sunnah dan hukum Islam.

Keabsahan Memenuhi ketentuan hukum negara dan agama Memenuhi rukun dan syarat nikah.

Tanggung jawab Hak dan kewajiban suami-istri menurut hukum Hak dan kewajiban suami-istri menurut syariat.

Kesimpulannya:

Perkawinan dalam Islam bukan hanya hubungan biologis atau perjanjian sosial, tetapi akad yang bernilai ibadah dan bertujuan membangun keluarga sakinah. Sedangkan menurut hukum Indonesia, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya