Perceraian

Perceraian


 Dalam hukum keluarga Islam adalah berakhirnya perkawinan antara suami dan istri melalui mekanisme yang dibenarkan agama dan hukum negara.

1. Perceraian menurut Islam

Islam membolehkan perceraian sebagai jalan terakhir ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, tetapi perceraian bukan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan tanpa alasan.

Allah berfirman:

> الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak itu dua kali. Setelah itu boleh ditahan dengan cara yang patut atau dilepaskan dengan cara yang baik.”

(QS. Al-Baqarah: 229)

Artinya, apabila perkawinan harus berakhir, perpisahan pun harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak saling menzalimi.


2. Bentuk perceraian dalam hukum Islam

Secara umum dikenal:

Talak — perceraian yang diajukan oleh suami.

Cerai gugat — perceraian yang diajukan oleh istri melalui pengadilan.

Khuluk/khulu' — perceraian atas permintaan istri dengan mekanisme tertentu.

Fasakh — pembatalan atau pemutusan perkawinan karena alasan yang dibenarkan hukum.

3. Perceraian menurut hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak cukup hanya dengan ucapan talak di luar pengadilan. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk pasangan Muslim, perkara perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

4. Akibat hukum perceraian

Perceraian dapat menimbulkan persoalan mengenai:

Suami dan istri. nafkah iddah. mut'ah dalam keadaan tertentu, pembagian harta bersama, hak-hak lain sesuai putusan pengadilan.

Anak:

Hak pemeliharaan, nafkah dan biaya pendidikan, hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

 Prinsip Al-Qur'an

Allah mengajarkan:

> فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Pertahankan dengan cara yang patut atau lepaskan dengan cara yang baik.”

Jadi, perkawinan hendaknya dibangun dengan kasih sayang, dan apabila terpaksa berakhir, jangan menjadikan perceraian sebagai ajang balas dendam. Hak istri, hak suami, dan terutama hak anak tetap harus dijaga. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya