Pendahuluan bab ii

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam menganalisis hukum keluarga Islam di Indonesia. Pembahasan diarahkan pada hubungan antara hukum Islam, hukum positif, prinsip keadilan, perlindungan hukum, serta kemaslahatan keluarga.

Pembahasan diawali dengan kajian mengenai hukum keluarga, meliputi pengertian, ruang lingkup, sumber hukum, serta perkembangan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya dibahas hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terutama dalam pengaturan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, nafkah, pengasuhan anak, perwalian, dan kewarisan.

Untuk memperkuat analisis penelitian, bab ini menggunakan beberapa teori utama. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis struktur, substansi, dan budaya hukum. Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah Abu Ishaq al-Syathibi digunakan untuk melihat tujuan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Teori Keadilan John Rawls digunakan untuk menganalisis aspek keadilan dan kesetaraan dalam hubungan keluarga, sedangkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon digunakan untuk mengkaji perlindungan terhadap hak anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak.

Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang relevan untuk mengetahui perkembangan kajian hukum keluarga di Indonesia. Penelitian terdahulu tersebut kemudian dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan research gap.

Pada bagian akhir, seluruh landasan teori dan hasil kajian terdahulu disusun dalam kerangka berpikir penelitian. Kerangka tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, perlindungan perempuan dan anak, kemaslahatan keluarga, ketertiban administrasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya