Nafkah

 Nafkah dalam hukum keluarga Islam.


 Adalah kewajiban memberikan kebutuhan hidup kepada orang yang menjadi tanggungannya, terutama istri dan anak.

1. Nafkah suami kepada istri.

Setelah akad perkawinan yang sah, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri sesuai kemampuan dan kepatutan, antara lain:

 Makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan kesehatan sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Allah berfirman:

> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

(QS. Al-Baqarah: 233)

2. Nafkah anak.

Ayah berkewajiban menanggung kebutuhan anak, termasuk kebutuhan dasar dan pendidikan sesuai kemampuan serta keadaan keluarga.

3. Prinsip penting.

Nafkah bukan berarti istri menjadi bawahan suami. Dalam Islam, suami mempunyai kewajiban menafkahi, sedangkan istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah secara ma'ruf—patut, layak, dan tidak zalim.

Allah berfirman:

> لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. (QS. At-Talaq: 7).

 Kita susun nafkah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia secara ringkas dan sistematis.

1. Dasar Al-Qur'an.

QS. Al-Baqarah: 233 menegaskan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian secara patut.

QS. At-Talaq: 7 ) 

Menegaskan bahwa nafkah diberikan sesuai kemampuan.


2. Dasar hadist.

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Hindun binti 'Utbah ketika ia mengeluhkan suaminya:

> خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

> “Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang patut.”

Hadis ini menjadi salah satu dasar bahwa nafkah istri dan anak merupakan tanggung jawab suami/ayah.

3. Menurut UU Perkawinan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Istri juga mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.


4. Menurut KHI.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban suami memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri serta anak sesuai kemampuan.

5. Bagaimana kalau suami tidak mampu?.

Islam tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Namun, ketidakmampuan ekonomi tidak otomatis menghapus kewajiban. Suami tetap berkewajiban berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan, sementara penyelesaian persoalan rumah tangga hendaknya dilakukan dengan musyawarah dan cara yang baik.

Intinya:

> Nafkah adalah hak istri dan anak sekaligus kewajiban suami/ayah. Ukurannya bukan kemewahan, tetapi kecukupan, kepatutan, kemampuan, dan keadilan.

Kita lanjutkan nafkah setelah perceraian menurut hukum Islam dan hukum keluarga Indonesia.

1. Nafkah selama masa iddah.

Dalam perceraian tertentu, mantan suami masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, dengan ketentuan yang bergantung pada jenis perceraian dan keadaan istri.

2. Mut'ah.

Mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk pemberian yang patut setelah perceraian, terutama dalam kondisi yang diatur dalam hukum Islam.

Allah berfirman:

> وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 241).

3. Nafkah anak setelah perceraian.

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Kebutuhan anak tetap harus dipenuhi, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lain yang wajar.

Dalam KHI, kewajiban pemeliharaan dan pembiayaan anak pada dasarnya tetap menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuan.

4. Hak mantan istri.

Dalam perkara perceraian, persoalan nafkah dapat meliputi :

Nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, nafkah yang belum diberikan, jika memang terbukti menjadi kewajiban

Hak-hak lain yang ditentukan berdasarkan keadaan perkara dan putusan pengadilan.


Kesimpulan

Perceraian memutus hubungan perkawinan, tetapi tidak otomatis memutus seluruh tanggung jawab ekonomi terhadap anak. Islam tetap menekankan keadilan dan kepatutan.

> “Janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.” (QS. Al-Baqarah: 237).

Wassalam .














Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya