Maqāṣid al-Syarī‘ah (مقاصد الشريعة)

Maqāṣid al-Syarī‘ah (مقاصد الشريعة) 

Adalah tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadat).

Dalam konteks hukum keluarga dan perkawinan, maqāṣid al-syarī‘ah sangat penting karena perkawinan bukan sekadar akad antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, menjaga keturunan, kehormatan, hak, dan kemaslahatan anggota keluarga.

Lima tujuan pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams)

1. Hifẓ al-Dīn (حفظ الدين) — menjaga agama

Perkawinan menjadi sarana menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam dan menjaga nilai-nilai agama.

2. Hifẓ al-Nafs (حفظ النفس) — menjaga jiwa

Syariat memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan suami, istri, dan anak serta melarang kekerasan dan tindakan yang membahayakan.

3. Hifẓ al-‘Aql (حفظ العقل) — menjaga akal

Keluarga memiliki peran dalam pendidikan dan pembentukan akhlak serta melindungi anggota keluarga dari hal-hal yang merusak akal.

4. Hifẓ al-Nasl (حفظ النسل) — menjaga keturunan

Ini merupakan salah satu tujuan penting perkawinan: memperoleh dan menjaga keturunan melalui hubungan yang sah serta memberikan perlindungan dan kejelasan nasab kepada anak.

5. Hifẓ al-Māl (حفظ المال) — menjaga harta

Perkawinan mengatur hak dan kewajiban ekonomi, seperti nafkah, mahar, harta bersama, warisan, dan perlindungan terhadap hak milik.

Dalam hukum perkawinan Indonesia

Konsep maqāṣid al-syarī‘ah dapat digunakan sebagai landasan filosofis untuk memahami berbagai ketentuan hukum keluarga Islam. Misalnya, aturan mengenai pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, perlindungan anak, perceraian, dan nafkah dapat dilihat dari perspektif kemaslahatan dan perlindungan keluarga.

Dengan demikian, secara sederhana:

> Maqāṣid al-syarī‘ah adalah ruh atau tujuan di balik ketentuan syariat: hukum tidak hanya dilihat dari aturan formalnya, tetapi juga dari kemaslahatan yang hendak diwujudkan dan kemudaratan yang hendak dicegah.

Untuk makalah hukum keluarga Islam, bagian ini dapat dirumuskan sebagai: “Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Hukum Perkawinan di Indonesia.” 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya