Kontribusi teoritis dan praktis.

Kontribusi teoritis dan praktis.


Kontribusi Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya dalam mengkaji hubungan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kontribusi tersebut dapat dibedakan menjadi kontribusi teoritis dan kontribusi praktis sebagai berikut.

A. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kedudukan, hubungan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian mengenai harmonisasi hukum Islam dengan hukum positif, terutama ketika terdapat perbedaan antara norma keagamaan, norma adat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan teori mengenai hubungan antara hukum Islam, hukum negara, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, hukum keluarga tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan mengenai hubungan keluarga, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, dan kemaslahatan bagi anggota keluarga.


B. Kontribusi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak.

1. Bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai hubungan antara ketentuan hukum Islam dengan hukum positif. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan keluarga sesuai dengan ketentuan agama sekaligus hukum negara.

2. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum.

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam mempelajari hukum keluarga Islam, hukum perkawinan, serta hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas persoalan hukum keluarga dari perspektif normatif maupun empiris.

3. Bagi praktisi hukum dan lembaga peradilan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan perspektif dalam memahami dan menyelesaikan persoalan hukum keluarga yang melibatkan norma hukum Islam dan hukum positif. Hal ini penting terutama dalam perkara perkawinan, perceraian, hak anak, nafkah, harta bersama, dan persoalan keluarga lainnya.

4. Bagi pembentuk kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan pembentukan peraturan di bidang hukum keluarga. Pengembangan tersebut diharapkan mampu menciptakan aturan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, perlindungan terhadap keluarga, serta tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan kemaslahatan masyarakat.

C. Kontribusi terhadap Harmonisasi Hukum.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap upaya membangun harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Harmonisasi tersebut bukan berarti menghilangkan karakteristik masing-masing sistem hukum, tetapi mencari titik temu yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman agama, adat, budaya, dan kebutuhan sosial.

Dengan demikian, pengembangan hukum keluarga Indonesia diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai syariat Islam, ketentuan hukum nasional, hak asasi manusia, keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat.

Wassalam.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya