Konsep Hukum Keluarga dan Pengertian Menurut Para Ahli Indonesia dan Internasional

Konsep Hukum Keluarga dan Pengertian Menurut Para Ahli Indonesia dan Internasional


Hukum keluarga merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena perkawinan, hubungan darah, dan hubungan kekeluargaan. Ruang lingkupnya antara lain perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, perceraian, serta dalam konteks tertentu kewarisan. 


1. Pengertian menurut ahli Indonesia


a. Prof. Soediman Kartohadiprodjo

Hukum keluarga dipahami sebagai keseluruhan kaidah hukum yang menentukan syarat dan cara membentuk hubungan keluarga serta akibat hukum yang timbul darinya. 


b. Prof. Ali Afandi

Hukum keluarga merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan keadaan tidak hadir. 


c. C.S.T. Kansil

Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan. 


d. R. Subekti

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. 


e. Rachmadi Usman

Hukum kekeluargaan berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antarpribadi dalam suatu ikatan kekeluargaan. 


2. Pengertian menurut ahli internasional


a. L.J. van Apeldoorn

Van Apeldoorn mendefinisikan hukum keluarga (familierecht) sebagai peraturan mengenai hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. 


b. Algra dan para ahli hukum Belanda

Hukum keluarga dipahami sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga. 


Dalam tradisi hukum Barat, istilah yang digunakan antara lain familierecht dalam bahasa Belanda dan family law dalam bahasa Inggris. 


3. Hukum Keluarga Islam


Dalam konteks Islam, hukum keluarga sering disebut al-aḥwāl al-syakhṣiyyah atau nizām al-usrah. Istilah tersebut mencakup aturan mengenai kehidupan personal dan keluarga, terutama perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, dan kewarisan. Hukum keluarga Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian berkembang melalui fikih, ijtihad, serta peraturan perundang-undangan negara. 


4. Sintesis untuk penelitian


Dari berbagai pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa:


> Hukum keluarga adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antaranggota keluarga yang timbul karena perkawinan, hubungan darah, dan hubungan kekeluargaan lainnya, termasuk hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, pengasuhan, perwalian, perceraian, dan kewarisan.




Sedangkan hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai keseluruhan norma yang mengatur hubungan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang dalam konteks Indonesia berinteraksi dengan hukum positif, hukum adat, dan praktik sosial masyarakat.


Konsep ini penting bagi penelitian Anda karena menjadi landasan untuk menguji hubungan antara hukum Islam dan hukum positif, sekaligus melihat apakah penerapannya telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta kemaslahatan keluarga.  

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya