Kompilasi hukum islam

 Kompilasi Hukum Islam (KHI)


Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu rujukan penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi pedoman bagi peradilan agama dalam menangani perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam.

KHI terdiri atas tiga buku utama:

1. Buku I: Hukum Perkawinan.

ketentuan umum perkawinan, peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan,  putusnya perkawinan, akibat perceraian, rujuk.


2. Buku II: Hukum Kewarisan

Ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, 'ashabah, dzawil arham, wasiat wajibah, hibah dan ketentuan terkait.


3. Buku III: Hukum Perwakafan

Ketentuan mengenai wakaf, wakif,bbenda wakaf, ikrar wakaf, nazhir; pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

KHI dalam hukum perkawinan.

Dalam Buku I KHI, perkawinan dipandang sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia memiliki dua dimensi sekaligus:

1. Dimensi agama:

Perkawinan merupakan ibadah dan bagian dari pelaksanaan syariat Islam.

2. Dimensi hukum negara:

Perkawinan mempunyai akibat hukum sehingga harus memenuhi ketentuan hukum positif, termasuk pencatatan perkawinan.

Hubungan KHI dengan UU Perkawinan.

KHI tidak berdiri sendiri. Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, KHI berjalan bersama dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.

Sederhananya:

> UU Perkawinan → menjadi dasar umum hukum perkawinan nasional.

KHI → memberikan pengaturan yang lebih khusus mengenai hukum perkawinan bagi umat Islam.

Dengan demikian, KHI merupakan instrumen penting dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkara perkawinan, perceraian, kewarisan, dan wakaf di lingkungan peradilan agama.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya