Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW)

 Dalam hukum perkawinan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) mempunyai kedudukan historis.

 Tetapi setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, ketentuan perkawinan dalam KUHPerdata tidak lagi menjadi dasar utama bagi perkawinan yang tunduk pada UU Perkawinan.

Kedudukan KUHPerdata dalam hukum perkawinan Indonesia.

KUHPerdata dahulu mengatur perkawinan secara cukup luas, antara lain mengenai:

1. Syarat-syarat perkawinan

2. Hak dan kewajiban suami-istri.

3. Harta kekayaan dalam perkawinan.

4. Perjanjian perkawinan.

5. Perceraian.

6. Hubungan hukum antara suami, istri, dan anak.

Namun, sejak UU No. 1 Tahun 1974 berlaku, hukum perkawinan nasional pada dasarnya mengacu kepada UU tersebut.

Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 menjadi penting karena menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan dalam KUHPerdata dan peraturan lain sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian, dapat dibuat urutan sederhana:

> UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 → hukum utama perkawinan nasional.

KUHPerdata → masih dapat relevan pada bidang tertentu sepanjang tidak bertentangan dan belum digantikan oleh ketentuan khusus yang berlaku.

Bagaimana dengan umat Islam?.

Untuk orang Islam, selain UU Perkawinan, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman penting dalam perkara perkawinan di lingkungan peradilan agama.

Sumber hukum perkawinan Indonesia dapat digambarkan:

Al-Qur'an dan Sunnah

UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam (bagi umat Islam)

KUHPerdata dan peraturan terkait lainnya, sepanjang masih berlaku/relevan.

Jadi, kalimat “KUHPerdata untuk golongan tertentu” lebih tepat dipahami sebagai keterangan historis dan sisa keberlakuan hukum perdata tertentu, bukan berarti saat ini terdapat dua sistem perkawinan nasional yang berdiri sejajar antara KUHPerdata dan UU Perkawinan.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya