Khutbah /peminangan

 Khitbah (Peminangan).

Khitbah atau peminangan adalah tahap awal dalam proses menuju perkawinan, yaitu pernyataan keinginan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Khitbah belum merupakan perkawinan, sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

1. Dasar hukum khitbah.

Dalam Islam, khitbah antara lain didasarkan pada firman Allah SWT:

> وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

“Tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran...” (QS. Al-Baqarah: 235).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa peminangan merupakan bagian yang dikenal dalam syariat Islam.

Rasulullah ﷺ juga memberikan pedoman mengenai pemilihan calon pasangan. Di antaranya hadis:

> تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ... فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ

“Perempuan dinikahi karena empat perkara... maka pilihlah yang memiliki agama.”

(HR. Bukhari dan Muslim).

2. Khitbah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum Perkawinan, khitbah/peminangan diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13.

Pada prinsipnya:

Peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh orang yang hendak menikah atau melalui perantara..

Peminangan dilakukan terhadap perempuan yang tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain.

Peminangan belum menimbulkan akibat hukum berupa hubungan suami-istri..

Pihak yang meminang atau yang dipinang dapat memutuskan peminangan.

Jika peminangan dibatalkan, para pihak tetap harus memperhatikan kepatutan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.


3. Perbedaan khitbah dan perkawinan

Khitbah Perkawinan.

Merupakan tahap peminangan Merupakan ikatan hukum antara suami dan istri.

Belum menimbulkan hak dan kewajiban perkawinan Menimbulkan hak dan kewajiban suami-istri.

Dapat dibatalkan Pembubarannya melalui mekanisme hukum, seperti perceraian.

Belum menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan Hubungan suami-istri menjadi halal setelah akad yang sah.

Kesimpulannya: khitbah adalah janji atau tahap menuju perkawinan, bukan perkawinan itu sendiri. Karena itu, sekalipun seseorang telah bertunangan, hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut tetap harus mengikuti batas-batas syariat sampai akad nikah dilaksanakan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya