Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir penelitian ini dibangun berdasarkan pemikiran bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan pertemuan antara nilai-nilai syariat Islam dan hukum positif Indonesia. Hukum keluarga tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antara suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya, tetapi juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, perlindungan hukum, dan kemaslahatan keluarga.


Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian menggunakan beberapa teori yang saling melengkapi.


1. Landasan Nilai: Maqāṣid al-Syarī‘ah


Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi digunakan untuk melihat tujuan hukum keluarga Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Lima tujuan pokok yang relevan adalah perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.


2. Landasan Sistem: Teori Sistem Hukum


Teori Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis pelaksanaan hukum melalui tiga unsur:


struktur hukum, yaitu lembaga dan aparat yang menjalankan hukum;


substansi hukum, yaitu peraturan dan norma yang mengatur hukum keluarga;


budaya hukum, yaitu kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.


3. Landasan Keadilan: Teori Keadilan


Teori John Rawls digunakan untuk menilai apakah hukum keluarga telah memberikan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih rentan, terutama perempuan dan anak.


4. Landasan Perlindungan: Teori Perlindungan Hukum

Pemikiran Philipus M. Hadjon digunakan untuk melihat bentuk perlindungan hukum, baik:

preventif, yaitu perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, maupun

represif, yaitu perlindungan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa.


Alur Kerangka Berpikir


Hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah)

↓

Hukum Positif Indonesia

↓

Hukum Keluarga Islam di Indonesia

↓

Analisis Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah

→ kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan

↓

Analisis Teori Sistem Hukum Friedman

→ struktur + substansi + budaya hukum

↓

Analisis Teori Keadilan Rawls

→ keadilan + kesetaraan + perlindungan pihak rentan

↓

Analisis Teori Perlindungan Hukum Hadjon

→ perlindungan preventif + represif

↓

Analisis Penerapan Hukum Keluarga

→ perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, anak, hadhanah, perwalian, dan kewarisan

↓

Hasil yang Diharapkan

Kepastian hukum + keadilan + perlindungan perempuan dan anak + kemaslahatan keluarga + ketertiban administrasi + kemanfaatan bagi masyarakat


Rumusan Kerangka Berpikir


Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan hukum Islam dan hukum positif sebagai landasan normatif, kemudian menganalisis pelaksanaannya melalui Teori Sistem Hukum, tujuan hukumnya melalui Maqāṣid al-Syarī‘ah, keadilannya melalui Teori Keadilan, dan jaminan haknya melalui Teori Perlindungan Hukum.


Keempat pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai sejauh mana hukum keluarga Islam di Indonesia mampu mewujudkan keluarga yang adil, terlindungi, sejahtera, dan memiliki kepastian hukum. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya