Hukum perkawinan menurut ijmak dan qias

 Dalam hukum Islam, perkawinan (nikah) tidak hanya didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah, tetapi juga dapat dijelaskan melalui ijma’ dan qiyas sebagai sumber hukum setelah keduanya.

1. Hukum perkawinan berdasarkan ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa mengenai hukum suatu persoalan.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan pada dasarnya disyariatkan dan dibolehkan (mubah), bahkan dapat menjadi sunnah atau wajib tergantung keadaan seseorang.

Dasarnya antara lain firman Allah:

> وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

> “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu...” (QS. An-Nur: 32).

Ijma’ juga menunjukkan bahwa perkawinan merupakan syariat yang diakui dalam Islam, bukan sesuatu yang dilarang atau tercela secara umum.

2. Hukum perkawinan berdasarkan qiyas.

Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap perkara baru dengan menganalogikannya kepada perkara yang sudah memiliki hukum berdasarkan adanya ‘illat (alasan hukum) yang sama.

Dalam persoalan perkawinan, qiyas dapat digunakan untuk menentukan hukum berbagai keadaan yang tidak dijelaskan secara khusus dalam nash.

Contohnya:

Larangan menikahi orang yang mempunyai hubungan mahram dapat dikembangkan melalui qiyas berdasarkan adanya ‘illat hubungan nasab atau hubungan yang menyebabkan kemahraman.

Demikian pula, berbagai bentuk perkawinan modern dapat dikaji melalui qiyas dengan melihat:

apakah memenuhi rukun dan syarat nikah;

Apakah terdapat wali dan saksi sesuai ketentuan, apakah ada mahar, apakah terdapat kerelaan kedua pihak, apakah terdapat unsur penipuan, kezaliman, atau kemudaratan, apakah perkawinan tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat.


3. Hukum nikah menurut keadaan orangnya.

Dalam fikih, hukum perkawinan tidak selalu sama bagi setiap orang:

Keadaan seseorang Hukum menikah.

Mampu dan memiliki kebutuhan biologis serta khawatir terjerumus zina Wajib menurut sebagian ulamw. 

Mampu dan memiliki keinginan menikah, tetapi tidak khawatir zina Sunnah.

Tidak memiliki kebutuhan mendesak tetapi memenuhi kemampuan Mubah.

Khawatir tidak mampu memenuhi hak pasangan Makruh.

Pasti menzalimi pasangan dan tidak mampu menjalankan kewajiban Haram.

Jadi, ijma’ menetapkan bahwa perkawinan merupakan syariat yang dibenarkan dalam Islam, sedangkan qiyas membantu menerapkan prinsip-prinsip syariat terhadap persoalan perkawinan yang berkembang, selama memenuhi kaidah qiyas yang sah.

Wassalam.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya