Hadis tentang perkawinan

Berikut beberapa hadis yang menjadi dasar dan landasan perkawinan dalam Islam, beserta makna dan sumbernya.

1. Anjuran menikah bagi yang mampu.

> يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.” HR. Bukhari dan Muslim.

Hadis ini merupakan salah satu dalil utama tentang anjuran menikah bagi orang yang telah memiliki kemampuan.

2. Pernikahan adalah bagian dari Sunnah Rasulullah ﷺ.

> وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Artinya:  “Aku juga menikahi perempuan. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. HR. Bukhari dan Muslim.

Hadis ini menunjukkan bahwa menikah merupakan bagian dari Sunnah Rasulullah ﷺ.

3. Memilih pasangan karena agama.

Rasulullah ﷺ bersabda:

> تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ 

Artinya : “Perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama.” HR. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dasar penting dalam memilih pasangan hidup, dengan menekankan kualitas agama dan ketakwaan. 4. Perempuan juga berhak menentukan perkawinannya

Rasulullah ﷺ bersabda: 

> لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya.” HR. Bukhari dan Muslim.

Hadis ini menunjukkan pentingnya persetujuan calon mempelai dalam perkawinan.


5. Mahar dalam perkawinan.

Dalam hadis tentang seorang laki-laki yang hendak menikah, Rasulullah ﷺ bersabda:

> الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Carilah (mahar), walaupun hanya berupa cincin dari besi.”

HR. Bukhari dan Muslim.

Hadis ini menunjukkan adanya mahar sebagai salah satu bagian penting dalam perkawinan.

Kesimpulan :

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam Islam memiliki beberapa prinsip utama:

Menikah bagi yang mampu, mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ, memilih pasangan yang baik agamanya, adanya persetujuan calon mempelai, dan adanya mahar.

Wassalam

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya