Hadhanah / Pengasuhan anak

 Hadhanah (Pengasuhan Anak)


Hadhanah adalah hak dan kewajiban untuk mengasuh, merawat, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, terutama ketika terjadi perceraian atau orang tua tidak lagi hidup bersama.

Dalam hukum Islam, hadhanah bertujuan menjaga kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, meliputi kebutuhan jasmani, pendidikan, akhlak, kasih sayang, keamanan, dan perkembangan keagamaannya.

1. Dasar Hadhanah dalam Islam.

Al-Qur'an menegaskan kewajiban orang tua menjaga keluarga:

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (QS. At-Tahrim: 6).

Ayat ini menjadi salah satu landasan penting bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan dan pendidikan keluarganya.


2. Siapa yang Berhak Mengasuh?.

Dalam fikih, ibu pada umumnya mendapat prioritas dalam pengasuhan anak yang masih kecil, selama memenuhi persyaratan sebagai pengasuh dan tidak terdapat keadaan yang menghalanginya. Setelah itu, hak pengasuhan dapat beralih kepada pihak keluarga tertentu sesuai ketentuan fikih dan pertimbangan kemaslahatan anak.

Namun, hak hadhanah bukan semata-mata hak orang tua. Yang paling utama adalah kepentingan dan keselamatan anak.


3. Hadhanah Setelah Perceraian.

Perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua terhadap anak. Orang tua tetap berkewajiban:

Memberikan kasih sayang dan perlindungan, memenuhi kebutuhan hidup anak, memberikan pendidikan, menjaga kesehatan dan keselamatan anak, memberikan nafkah sesuai ketentuan hukum, tidak menggunakan anak sebagai alat untuk membalas dendam kepada mantan pasangan.

Dalam konteks hukum Indonesia, persoalan hadhanah juga berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian.

Intinya: 

Hadhanah bukanlah perebutan anak antara ayah dan ibu, melainkan amanah untuk memastikan anak tumbuh dengan kasih sayang, pendidikan, nafkah, dan perlindungan yang layak.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya