Ashl → Far‘ → Hukum Ashl → ‘Illat

Ashl → Far‘ → Hukum Ashl → ‘Illat adalah empat unsur utama dalam qiyas. Cara paling mudah memahaminya adalah: ada hukum lama yang sudah jelas, lalu hukum itu dijadikan dasar untuk menentukan hukum terhadap persoalan baru karena memiliki alasan hukum yang sama.


1. Ashl (الأصل) — Hukum/Persoalan Asal


Ashl adalah persoalan yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur’an atau Sunnah.


Contoh klasik:


Khamr (minuman memabukkan) adalah ashl.


Al-Qur’an menyatakan:


> إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ




“Sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan azlam adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah.”

(QS. Al-Ma’idah [5]: 90)


Jadi:


Ashl = khamr.



---


2. Far‘ (الفرع) — Persoalan Baru


Far‘ adalah persoalan baru yang belum mempunyai ketentuan hukum secara langsung dalam nash.


Misalnya dalam contoh qiyas klasik:


Narkotika dijadikan far‘.


Al-Qur’an tidak menyebut narkotika secara eksplisit karena narkotika dalam bentuk modern belum dikenal pada masa turunnya Al-Qur’an.


Jadi:


Far‘ = narkotika.



---


3. Hukum Ashl (حكم الأصل) — Hukum Persoalan Asal


Ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh syariat terhadap ashl.


Khamr hukumnya haram karena memabukkan dan memiliki dampak buruk terhadap manusia.


Jadi:


Hukum Ashl = haram.



---


4. ‘Illat (العِلّة) — Alasan Hukum


Ini bagian yang paling penting dalam qiyas.


‘Illat adalah sifat atau alasan yang menjadi dasar berlakunya suatu hukum.


Dalam contoh khamr:


‘Illat = memabukkan dan merusak akal.


Karena narkotika juga mempunyai sifat yang sama, yaitu dapat memengaruhi atau merusak akal dan menimbulkan mudarat, maka hukum narkotika dapat dianalogikan dengan khamr.


Maka:


Khamr → haram

‘Illat → memabukkan/merusak akal

Narkotika → memiliki ‘illat yang sama

Kesimpulan → narkotika dihukumi haram melalui qiyas.



---


Rumus sederhananya


ASHL

Khamr

⬇️

HUKUM ASHL

Haram

⬇️

‘ILLAT

Memabukkan/merusak akal

⬇️

FAR‘

Narkotika

⬇️

HUKUM FAR‘

Haram


Jadi inti qiyas adalah:


> “Persoalan baru diberikan hukum yang sama dengan persoalan lama karena keduanya memiliki ‘illat yang sama.”





---


Kalau diterapkan pada Hukum Keluarga


Dalam penelitian Hukum Keluarga Islam, pola ini juga bisa digunakan untuk menganalisis persoalan baru.


Misalnya muncul bentuk baru tindakan yang membahayakan anggota keluarga yang tidak disebutkan secara spesifik dalam kitab-kitab fikih klasik.


Peneliti dapat mencari:


Ashl: tindakan yang telah jelas dilarang syariat karena menimbulkan mudarat.


Hukum Ashl: haram/dilarang.


‘Illat: menimbulkan bahaya atau mudarat terhadap manusia.


Far‘: bentuk tindakan baru yang belum disebutkan secara khusus dalam nash.


Jika ‘illat-nya benar-benar sama, maka dapat dilakukan qiyas.


Namun, tidak setiap kemiripan otomatis menjadi qiyas. ‘Illat harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, maupun prinsip maqāṣid al-syarī‘ah.


Kalimat akademiknya


> Qiyas merupakan metode istinbath hukum dengan menetapkan hukum terhadap suatu persoalan baru (far‘) berdasarkan hukum persoalan asal (ashl) yang telah ditetapkan oleh syariat, karena terdapat kesamaan ‘illat antara keduanya. Dengan demikian, unsur qiyas terdiri atas ashl, far‘, hukum ashl, dan ‘illat. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya