Asas perlindungan terhadap anak.

Asas Perlindungan Anak


Asas perlindungan anak adalah prinsip dasar yang menempatkan anak sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan kasih sayang, serta terlindungi dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, dan eksploitasi.


Dalam konteks hukum Indonesia, beberapa asas penting adalah:

1. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

2. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Anak berhak memperoleh kehidupan yang layak serta kesempatan berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

3. Asas nondiskriminasi

Setiap anak harus mendapatkan perlindungan dan hak yang sama tanpa membedakan latar belakangnya.

4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak

Anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya berhak didengar dalam perkara atau keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

5. Asas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi

Anak harus dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikis, penelantaran, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta perlakuan yang merendahkan martabatnya.

6. Asas tanggung jawab bersama

Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

7. Asas pemenuhan kebutuhan dasar anak

Anak berhak memperoleh makanan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, identitas, pengasuhan, dan lingkungan yang aman.


Dasar hukum

Di Indonesia, prinsip tersebut terutama dapat ditemukan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perlindungan anak juga sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal), dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan).

Intinya: anak bukan sekadar objek pengasuhan orang tua, tetapi subjek hukum yang mempunyai hak dan wajib dilindungi martabat serta masa depannya. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya