Asas mempersulit perceraian

Asas Mempersulit Perceraian.

Asas mempersulit perceraian merupakan prinsip dalam hukum perkawinan Indonesia bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan keinginan sepihak, melainkan harus melalui alasan yang dibenarkan oleh hukum dan prosedur pengadilan.

Dasarnya antara lain Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.


2. Perceraian harus mempunyai cukup alasan bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan.


3. Tata cara perceraian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.


Dalam perspektif Hukum Islam


Islam pada dasarnya membolehkan perceraian (talak), tetapi perceraian bukan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan tanpa alasan. Sebelum perceraian, Islam mengajarkan islah (perdamaian) dan penyelesaian konflik.


Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 35 mengenai upaya mendamaikan suami dan istri melalui pihak keluarga apabila terjadi perselisihan.


Tujuan asas mempersulit perceraian


Mempertahankan keutuhan rumah tangga selama masih memungkinkan.


Melindungi kepentingan anak.


Mencegah perceraian yang dilakukan secara emosional atau tergesa-gesa.


Memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk berdamai dan memperbaiki rumah tangga.


Menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak setelah perceraian.



Kesimpulan:


> Asas mempersulit perceraian bukan berarti melarang perceraian, tetapi mengharuskan perceraian dilakukan sebagai jalan terakhir, dengan alasan yang sah dan melalui prosedur hukum, sehingga hak suami, istri, dan anak tetap terlindungi. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya