Abu Ishaq al-Syathibi

 Abu Ishaq al-Syathibi dan Maqāṣid al-Syarī‘ah.

Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H/1388 M) adalah ulama usul fikih yang sangat penting dalam perkembangan pemikiran Maqāṣid al-Syarī‘ah. Karya terkenalnya adalah al-Muwāfaqāt, yang membahas tujuan-tujuan syariat secara sistematis.

1. Pengertian Maqāṣid al-Syarī‘ah.

Maqāṣid al-Syarī‘ah berarti tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam.

Menurut pemikiran al-Syathibi, hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

2. Lima tujuan pokok syariat.

Al-Syathibi menjelaskan lima kebutuhan pokok (al-dharūriyyāt al-khams) yang harus dijaga:

1. Hifẓ al-dīn — menjaga agama.

2. Hifẓ al-nafs — menjaga jiwa.

3. Hifẓ al-‘aql — menjaga akal.

4. Hifẓ al-nasl — menjaga keturunan.

5. Hifẓ al-māl — menjaga harta.

Kelima tujuan tersebut menjadi dasar penting dalam menilai apakah suatu ketentuan hukum benar-benar memberikan kemaslahatan bagi manusia.

3. Hubungan dengan Hukum Keluarga Islam.

Teori al-Syathibi sangat relevan untuk penelitian Hukum Keluarga Islam, karena keluarga merupakan tempat berlangsungnya perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan harta.

Contohnya:

Persoalan Maqāṣid yang berkaitan.

Perkawinan Menjaga keturunan dan agama.

Nafkah keluarga Menjaga jiwa dan harta.

Perlindungan anak Menjaga jiwa dan keturunan.

Perceraian Mencegah kemudaratan dan menjaga keturunan.

Hak asuh anak Menjaga jiwa dan keturunan.

Warisan Menjaga harta dan keadilan keluarga.

Perlindungan perempuan Menjaga jiwa, kehormatan, dan hak.

4. Relevansi untuk penelitian.

Apabila digunakan sebagai teori dalam skripsi, dapat dirumuskan:

> Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah Abu Ishaq al-Syathibi digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan hukum keluarga telah mewujudkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak.

Dengan teori ini, hukum tidak hanya dilihat dari “apa bunyi peraturannya”, tetapi juga dari “apa tujuan dan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut.”

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Hukum Keluarga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Latar Belakang Keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan, sementara umat Islam juga menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, kewarisan, serta perwalian diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pe...
Baca selengkapnya

Konsep hukum keluarga

 Dalam hukum Islam, hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhshiyyah) mengatur hubungan manusia sejak pernikahan sampai keluarga dan warisan.  Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta hasil ijtihad ulama. Pokok konsep hukum keluarga Islam. 1. Pernikahan (nikāh). Pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan), bukan sekadar hubungan sosial. Allah berfirman: > وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  QS. An-Nisa' 4:21. Karena itu pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan keluarga. 2. Mahar (mahr) Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah hak pribadi istri, bukan hak ayah, ibu, atau keluarga istri. 3. Hak dan kewajiban suami-istri. Suami mempunyai kewajiban antara lain memberikan nafkah dan perlindungan keluarga. Istri mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah sesuai ketentuan, dan penghormatan. Prinsipnya: > وَعَاشِرُوهُنَ...
Baca selengkapnya

Bagaimana pengaturan hukum keluarga dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, hukum keluarga tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ia merupakan gabungan aturan perkawinan, keluarga, anak, perceraian, harta perkawinan, dan warisan, dengan aturan yang berbeda tergantung agama dan konteks hukumnya. 🇮🇩 Kerangka utamanya 1. Perkawinan — UU Perkawinan Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pokok yang diatur: Syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hubungan orang tua dan anak. Usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 2. Hukum keluarga Islam Bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan penting di Pengadilan Agama, terutama mengenai: Perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI mengatur pula persoalan seperti mahar, wali, talak, rujuk, nafkah, hadhanah, dan warisan. 3. Anak Perlindungan anak terutam...
Baca selengkapnya